PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN PROYEK JALAN TOL SUNTER-PULOGEBANG DI JAKARTA

• Main Author: Rizka Naufalian Zahra, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-01-15.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1286/4/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1286/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya bidang-bidang tanah untuk berbagai kepertuan pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya adatah pembangunan jatan tot. Hal ini sering menimbulkan permasatahan hukum, sehingga mendorong penut is untuk metakukan penetitian. Rumusan masalah dalam penetitian skripsi ini adalah: (I) bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan proyekjatan tot Sunter-Putogebang di Jakarta Timur ditinjau dari Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum? dan (2) Apakah upaya yang ditakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalarn mengatasi hambatan Pelaksa~aan Pengadaan Tanah bagi pembangunan proyek jalan tot Sunier - Putogebang di Jakarta Timur. Metode penetitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data kepustakaan yang berasal dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisa secara deskriptif. Dari hasil penetitian, penulis dapatkan kesimpulan bahwa pembangunan jalan tot Sunter-Putogebang di Jakarta Timur datam tahapannya masih ada yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu pada tahapan petaksanaan Penilaian ganti kerugian dan Musyawarah penetapan ganti kerugian. Upaya yang ditakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Timur pada proses pemberian ganti kerugian dalam menyelesaikan hambatan yang terjadi selama pembangunan jalan tot Sunter• Putogebang di Jakarta Timur dapat disetesaikan dengan cara penitipan ganti kerugian di Pengaditan Negeri Jakarta Timur dengan murujuk pada Pasat 42 ayat I Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.