PERAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SEKSUAL - Ronny Bona Tua Hutagalung (2021)
Kepolisian menjadi "Garda terdepan" dalam upaya penegakan hukum perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap Anak. Hal tersebut menjadi urgen untuk diteliti karena posisi Kepolisian yang sifatnya netral berbeda dengan advokat dan posisi Kepolisian yang dituntut untuk menegakan hukum dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat termasuk didalamnya Anak. Kondisi seperti ini lah yang menjadikan penulis menjadi lebih tendensius untuk dilakukan penelitian. Permasalahan penelitian ini adalah 1). Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? 2). Bagaimanakah pelaksanaan peran Kepolisian terhadap Anak korban tindak pidana seksual serta hambatan yang dihadapi?. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris diketahui bahwa : Perlindungan hukum terhadap Anak korban tindak pidana seksual dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan tindakan Pre-emtif (Antisipasi), preventif dan represif yaitu penerapan hukum. Pelaksanaan peran Kepolisian terhadap Anak korban tindak pidana seksual dihubungkan dengan hambatan yang dihadapi adalah memformulasikan tindakan yang dapat memberikan perlindungan terhadap Anak, seperti halnya mendatangkan saksi ahli menggantikan kehadiran korban dalam sidang pengadilan.