KEWENANGAN DISKRESI KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE - Rudi Iskandar (2021)
Judul Tesis ini adalah "Kewenangan Diskresi Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice", dengan permasalahan yang dikaji yaitu kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan restorative justice dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan restorative justice. Metode penelitian penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, dengan pendekatan penelitian berupa case approach serta sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian preskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan mendapatkan saran-saran mengenai kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang efektif dalam hal kerugian negaranya kecil berdasarkan pendekatan restorative justice. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 merupakan upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi agar dalam penanganan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas restorative justice. Surat Edaran tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar, namun kenyataannya tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk dilakukan pembuktian di persidangan yang menggunakan anggaran cukup besar, sehingga tidak efektif dan efisien. Kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan restorative justice dalam penanganan tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya tidak melebihi batasan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan, sehingga terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi sistem pengembalian keuangan negara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan restorative justice yaitu kurangnya pemahaman para penyelidik terhadap pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut tidak memiliki kekuatan atau dasar hukum yang kuat seperti peraturan perundangundangan sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil tetap dilakukan pembuktian di persidangan.