PERAN DINAS KESEHATAN DALAM MENGAWASI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT PRODUKSI DI JAKARTA SELATAN - Fathia Cahya Samara, - (2019)
Kepemilikian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap industri pangan rumah tangga berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Namun pada saat ini masih ditemukan pangan industri rumah tangga yang belum tersertifikasi. Padahal baik sertifikasi dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga merupakan hak dari konsumen atas hak mendapat keamanan dan hak mendapat informasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai urgensi dan pentingnya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga dan penyelesaian sengketa konsumen apabila dirugikan dari pemakaian produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki SPP-IRT. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori perlindungan hukum, teori peran dan teori penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Baik sertifikasi dan SPP-IRT adalah hal yang urgensi dan penting dilakukan agar PIRT aman dan layak dikonsumsi, tepenuhinya hak-hak konsumen, dan meningkatkan nilai jual barang bagi IPRT. SPP-IRT memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif kepada konsumen. Penyelesaian sengketa dapat dilalui melalui Litigasi dan Non-litigasi.