UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENINGKATKAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI SEKTOR HULU MIGAS 2010-2014

• Main Author: Emmy Farida Subekti, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-06-09.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1521/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1521/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1521/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1521/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1521/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1521/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1521/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1521/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1521/9/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: JS Local government Municipal government; TC Hydraulic engineering. Ocean engineering; TN Mining engineering. Metallurgy

Penelitian ini dilakukan untuk membahas dan menganalisa peran Pemerintah Indonesia selaku host country dalam menciptakan iklim FDI yang kondusif bagi investor (MNC) di sektor hulu migas. Hal ini berdasarkan pada pentingnya aliran FDI di hulu migas yang sangat padat modal dan beresiko tinggi. Sehingga ketika terjadi penurunan FDI di hulu migas pada tahun 2009 yang disebabkan oleh kondisi eksternal global yang mengalami krisis dan penurunan harga komoditas migas serta diperburuk oleh masalah non teknis di hulu migas yang sudah berlarut-larut, Pemerintah Indonesia segera melakukan berbagai upaya untuk kembali menarik FDI di sektor tersebut. Dari uraian di atas tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan FDI di sektor hulu migas 2010-2014? Kemudian untuk menjawabnya peneliti menggunakan kerangka pemikiran liberalisasi, FDI, Hulu Migas, dan MNC. Dengan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan komitmen Pemerintah Indonesia terkait hal ini dapat dilihat dari penerbitan sejumlah peraturan baru seperti Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2012, PP No. 79 tahun 2010, Permenkeu RI No 70/PMK.011/2013, dan Permenkeu RI No 24/PMK.011/2010 yang bertujuan untuk mempermudah perizinan, memberi kepastian hukum, dan pemberian insentif yang lebih kepada investor. Upaya eksternal juga dilakukan seperti evaluasi regulasi migas dengan IEA dan bergabungnya Indonesia pada inisiatif global EITE. Upaya pemerintah berbuah manis dengan meningkatnya FDI di sektor hulu migas pada tahun 2010 hingga 2014.