WANPRESTASI JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL

• Main Author: Muhammad Ardiansyah, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2019-01-14.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1522/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1522/2/ABSTRAK.PDF; http://repository.upnvj.ac.id/1522/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1522/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1522/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1522/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1522/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1522/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1522/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1522/10/LAMPIRAN.PDF
• Keywords: K Law (General)

Perkembangan tekhnologi yang cukup pesat telah merubah gaya hidup masyarakat dalam hal jual beli yang pada umumnya para pihak bertemu secara langsung, tetapi sekarang jual beli dapat dilakukan melalui handphone dengan bantuan internet. Penelitian ini membahas mengenai terjadinya wanprestasi dalam jual beli yang dilakukan melalui media sosial dan penyelesaiannya.dengan menggunakan metode penelitian normatif. Terjadinya perjanjian transaksi jual beli melalui media sosial sama dengan perjanjian yang dilakukan pada umumnya, tetapi yang membedakan hanya media nya yaitu menggunakan Internet. Perjanjian yang dibuat tetap harus sesuai dengan persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang. Suatu perjanjian terlahir karena adanya suatu peristiwa dimana seseorang dengan seseorang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Wanprestasi terjadi karena suatu prestasi dari perjanjian antara pihak penjual/pelaku usaha dan pembeli/konsumen yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut dan melakukan penyelesaian sengketa sesuai dengan apa yang telah di atur dalam undang-undang. Beberapa penyelesaian dapat dilakukan dengan cara negosiasi dan mediasi, melalui pengadilan maupun non- pengadilan dan melalui lembaga pemerintah seperti BPSK maupun non- pemerintah seperti YLKI.