PENGAWASAN UPAH MINIMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Implementasi Pada Mal Kota Kasablanka Jakarta Selatan)
The division of concurrent government affairs is the ideal of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in which the implementation of autonomy for the wider region is aimed at managing their own household. Concurrent government affairs cover many fields, one of which is employment. Manpow...
Saved in:
Main Author: | Ersa Hamzah, (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2022-01-05.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Kelvin Breyen Hutabarat,
Published: (2024) -
TINJAUAN YURIDIS PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DESA (Studi Kasus di Desa Botok Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar)
by: PRASETYANTO, RESTUDY
Published: (2007) -
Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi: MPD Kota Surakarta)
by: Kurniawan, Yonart Nanda Dedy
Published: (2013) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UPAH TENAGA KERJA HARIAN LEPAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
by: Rahardian Dwi Untoro, -
Published: (2017) -
PENEGAKKAN HUKUM PENGGUNA NARKOBA UNTUK PENTINGAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992TENTANGKESEHATAN
by: Sudiharjo, -
Published: (2015)