UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENETAPAN HARGA TES COVID-19 PADA LAYANAN KESEHATAN DI DKI JAKARTA

• Prif Awdur: Keiza Aurora Karenina, (Awdur)
• Fformat: Llyfr
• Cyhoeddwyd: 2022-01-06.
• Pynciau: Thesis; NonPeerReviewed
• Mynediad Ar-lein: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/15960/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/3/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/4/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/5/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/6/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/7/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/10/LAMPIRAN.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/15960/11/HASIL%20PLAGIARISME.pdf
• Keywords: K Law (General)

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini membahas mengenai tolak ukur penetapan harga pemeriksaan tes COVID-19 di DKI Jakarta dan perlindungan konsumen terhadap penetapan harga pemeriksaan tes COVID-19. Pada saat ini, kebutuhan melakukan pemeriksaan tes COVID-19 meningkat. Mengingat berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah paada masa COVID-19 ini yang berisikan terkait dengan kepentingan protocol kesehatan dalam menjalankan aktivitas/kegiatan tertentu ataupun ketentuan untuk melakukan perjalanan. Dengan adanya peningkatan kebutuhan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur terkait penyesuaian harga pemeriksaan tes COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tolak ukur penetapan tarif tes COVID-19 dengan mengukur dari sisi kepatuhan pada Surat Edaran pemerintah terkait dan perlindungan konsumen terhadap hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran, sehingga dapat ditemukan hasil bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan masyarakat itu sendiri terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi agar kemudian tercipta ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat dan perlindungan hukum yang wajib diberikan terhadap konsumen yaitu berupa harga standard yang wajar untuk ditetapkan, serta sanksi yang dapat diterapkan terhadap penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran.