KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA
Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan wa...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Book |
| Published: |
Jurnal Perspektif,
2021.
|
| Subjects: | |
| Online Access: | Link Metadata |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akibatnya, dengan segala kegiatan yang dilakukan secara online, kekerasan berbasis gender siber, salah satunya non-consensual pornography meningkat drastis. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi kasus tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana non-consensual pornography. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan dan kebijakan pemerintah dalam memberantas non-consensual pornography. Penlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis data yang sudah ada dan mengkaji data tersebut. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang sudah berlaku dinilai belum berperspektif korban dan komprehensif. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten. Maka, pengesahan RUU PKS adalah jalan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Kata Kunci: non-consensual pornography; UU ITE; RUU PKS |
|---|---|
| Item Description: | http://repository.upnvj.ac.id/16034/4/1810611336_ArtikelKI.pdf |