KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA

Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan wa...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: Alifia Michelle Aisyah Usman, (Author), Rosalia Dika Agustanti, (Author)
Format: Book
Published: Jurnal Perspektif, 2021.
Subjects:
Online Access:Link Metadata
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

MARC

LEADER 00000 am a22000003u 4500
001 repoupnvj_16034
042 |a dc 
100 1 0 |a Alifia Michelle Aisyah Usman, .  |e author 
700 1 0 |a Rosalia Dika Agustanti, .  |e author 
245 0 0 |a KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MEMBERANTAS KEJAHATAN NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DI INDONESIA 
260 |b Jurnal Perspektif,   |c 2021. 
500 |a http://repository.upnvj.ac.id/16034/4/1810611336_ArtikelKI.pdf 
520 |a Di masa pandemi COVID-19 yang dimana hampir segala kegiatan manusia beralih menjadi online ini, platform sosial media menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Melalui interaksi yang ada di sosial media, pengguna internet dapat menjalin hubungan nyaris tak terbatas serta tanpa dibatasi jarak dan waktu. Akibatnya, dengan segala kegiatan yang dilakukan secara online, kekerasan berbasis gender siber, salah satunya non-consensual pornography meningkat drastis. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk memerangi kasus tersebut. Usaha tersebut dilakukan dengan mengkaji lebih lanjut bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana non-consensual pornography. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penanganan dan kebijakan pemerintah dalam memberantas non-consensual pornography. Penlitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menganalisis data yang sudah ada dan mengkaji data tersebut. Hasil penelitian ini adalah peraturan yang sudah berlaku dinilai belum berperspektif korban dan komprehensif. Aparat penegak hukum juga masih banyak yang kurang kompeten. Maka, pengesahan RUU PKS adalah jalan utama untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi korban. Kata Kunci: non-consensual pornography; UU ITE; RUU PKS 
546 |a id 
690 |a K Law (General) 
655 7 |a Article  |2 local 
655 7 |a PeerReviewed  |2 local 
787 0 |n http://repository.upnvj.ac.id/16034/ 
787 0 |n https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/811/pdf_503 
856 4 1 |u http://repository.upnvj.ac.id/16034/  |z Link Metadata