IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI DALAM PEMANFAATAN ENERGI PANAS BUMI. STUDI KASUS: KONFLIK PEMANFAATAN ENERGI PANAS DI KAWASAN DIENG, JAWA TENGAH

• Main Author: Muhamad Fatih Praga, Ilhaq (Author)
• Format: Book
• Published: 2022-01-12.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/16084/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/13/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/3/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/4/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/5/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/6/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/7/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/10/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/9/LAMPIRAN.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/11/HASIL%20PLAGIARISME.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/16084/12/ARTIKEL%20KI.pdf
• Keywords: JS Local government Municipal government

Peran regulasi tentang panas bumi sangat penting untuk menjadi landasan hukum dalam mendorong pemanfaatan energi panas bumi. Energi panas bumi adalah salah satu energi baru terbarukan yang perlu pemerintah dorong pemanfaatannya untuk merealisasikan target pemerintah dalam penggunaan energi bersih nasional. Namun permasalahan yang kerapkali muncul, kebijakan tentang panas bumi masih belum optimal dalam pencapaian target energi bersih nasional. Dalam proses perancangan kebijakan terdiri setidaknya mecakup identifikasi masalah, skala prioritas, alternatif kebijakan, penetapan, dan evaluasi kebijakan. Dalam penelitian ini penulis fokus untuk melihat pada perancangan kebijakan tahapan kedua yaitu skala prioritas. Pada tahapan penentuan skala prioritas ini intensi pemerintah menjadi hal yang memiliki pengaruh tentang apa apa saja yang ingin pemerintah capai melalui regulasi tersebut. Sehingga, menurut penulis penafsiran dari intensi pemerintah menjadi hal penting untuk berkontribusi dalam evaluasi kedepannya. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data penelitian secara mendalam dan sumber data pada penelitian ini penulis ambil dari data primer maupun sekunder. Data primer penulis dapatkan dari wawancara langsung para pihak pemerintahan maupun pihak di luar pemerintahan yang memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Data sekunder penulis dapatkan dari publikasi tulisan pihak lain. Kemudian data-data penelitian tersebut penulsi olah dengan menggunakan metode kualitatif untuk menafsirkan intensi pemerintah.