ASESMEN TERHADAP PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK REHABILITASI - Agus Darwanta (2022)
Penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika termasuk kategori tindak pidana khusus berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. UU tersebut menganut double track system berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan yang berupa rehabilitasi. Pada kenyataannya, putusan pengadilan sering terjadi perbedaan, terkait sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Oleh karena itu, perlu dikaji asesmen terhadap pecandu narkotika sebagai upaya pemenuhan hak rehabilitasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dan bersifat deskriptif analitis terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier dengan membandingkan dan menganalisis putusan-putusan pengadilan kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam proses persidangan tindak pidana narkotika menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya asesmen dan atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Permohonan rehabilitasi ini dilakukan kepada jaksa (tingkat penuntutan) atau hakim (tingkat pemeriksaan). Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi. Faktor-faktor pertimbangan hakim yang menjadikan hasil asesmen sebagai dasar dalam pemenuhan hak rehabilitasi bagi pecandu narkotika adalah berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana narkotika yang dilakukan dari hasil proses pemeriksaan di pengadilan, sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak.