TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN UPAYA PENCEGAHANNYA(Studi Kasus Putusan PN Depok No. 480/PID.B/2014/PN.DPK)

• Main Author: Nandang Rachmat Diansyah, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-01-21.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1619/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/10/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/2/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/3/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/4/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/8/DAFTAR%20PUSTAKA%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1619/9/LAMPIRAN%20.pdf
• Keywords: K Law (General)

Transportasi kendaraan merupakan kebutuhan utama saat ini, sebagai persyaratan dasar yang benar-benar merasakan manfaatnya dan oleh karena itu semakin berkembangnya perkembangan kendaraan pengangkut, semakin banyak peluang yang bisa dihasilkan transportasi. Tapi masalahnya adalah karena terlalu menikmati dan mengejar kemajuan transportasi yang berakibat lemahnya atau lemahnya landasan hukum yang mengikat. Dalam hal sisi negatif yang umum terjadi pada pengangkutan sisi konsumen dan bisnis semakin gelap kendaraan transportasi atau semakin sering kita mendengar tindak pidana menyeka kendaraan, dimana tindak pidana penggelapan bisa bermacam motif, bagaimana, dan mengapa. Jika dibicarakan akan menjadi alasan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dapat dibagi menjadi 2 alasan Internal dan Eksternal. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebaiknya ditindaklanjuti baik oleh aparat publik, yaitu polisi dan pasukan yang dituntut dalam mensosialisasikan tentang tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor yang terkait dengan perkembangan transportasi yang negatif, dengan menerapkan peraturan, sanksi lebih banyak. Tegas dalam peraturan, undang-undang yang berkaitan dengan kejahatan penggelapan sepeda motor, dalam kasus Kodifikasi Hukum pidana pidana (KUHP) dan Hukum Pidana (KUHP). Metode tesis ini adalah menggunakan perpustakaan penelitian (Library Research) Adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa buku, artikel baik dari koran atau media cetak atau media elektronik, perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha, serta hukum dan peraturan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan uang. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, pelaku bisnis, dan korban sebagai pihak yang dirugikan, serta memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku tindak pidana penggelapan uang.