IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA JEJARING SOSIAL

• Main Author: Rico Purnama Sejati, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2012-08-31.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1630/1/awal.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/9/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1630/10/lampiran.pdf
• Keywords: K Law (General)

Pada dasarnya tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana konvensional biasa. Berbeda halnya apabila tindak pidana pencemaran nama baik ini menggunakan teknologi canggih yang terciptanya tindak pidana pencemaran nama baik itu sendiri. Permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian adalah bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE? Dan bagaimana penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media jejaring sosial ditinjau dari UU ITE?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris dan jenis data yang digunakan berasal dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku, bahan-bahan, majalah, makalah, koran, artikel-artikel dan berbagai macam referensi yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan serta wawancara Kasubdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam undang- undang baru karena ada unsur tambahan yang khusus karena ada perkembangan hukum di bidang elektronik. Penafsiran norma yang dimuat Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang dimuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE berpatokan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final yang telah diatur dalam KUHP dan UU ITE dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP junto Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Dalam penerapannya, UU ITE telah mengatur secara jelas dalam hal penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik khususnya dalam media jejaring sosial.