"PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT: STUDI PUTUSAN KASASI YAITU MELALUI PUTUSAN NOMOR 9K/PDT.SUS-KPPU/2016)" - Army Setyo Wibowo (2021)
Perjanjian penetapan harga dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya perjanjian penetapan harga, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dipasarkan sehingga mengakibat kan kerugian bagi Konsumen. Begitupula yang terjadi dalam kasus yang bermuladariPerkara KPPU No 26/KPPU-L/2007 dan akhirnyaberakhir pada putusan Kasasi melalui Putusan No 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016, dimana terdapat perjanjian penetapan harga antara Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana batasan penetapan harga yang melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah/regulator, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung melalui Putusan No 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 menolak alasan para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga.Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder.