PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI - Alphan Yanuar, - (2012)
Terbentuknya Mahkamah Konstitusi menandai perubahan dalam sistem kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan yang sebelumnya dilakukan oleh lembaga negara lainnya beralih fungsi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 24C yang ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi mengamanatkan empat kewenangan dan satu kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Salah satu kewenangan yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membicarakan Mahkamah Konstitusi di Indonesia berarti tidak dapat lepas jelajah historis dari konsep dan fakta mengenai pengujian materiil atau formil terhadap perundang-undangan terhadap undang-undang yang lebih tinggi derajatnya, yang sejatinya merupakan kewenangan paling utama Lembaga Mahkamah Konstitusi.