SISTEM PERADILAN MILITER SAAT INI DAN KONSEKWENSI LAHIRNYA TAP MPR NO. VII/MPR/2000 TENTANG PERAN TNI DAN POLRI

• Main Author: Reza Maulana Akbar, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2012-08-08.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1774/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1774/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1774/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1774/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1774/7/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1774/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1774/8/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1774/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1774/6/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Tentara bukan merupakan suatu golongan diluar masyarakat, bukan suatu kasta yang berdiri di atas masyarakat tentara tidak lain dan tidak lebih dari salah satu bagian masyarakat yang mempunyai kewajiban tertentu. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (2) yang berisi Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Untuk menjalankan tugasnya TNI dituntut wajib untuk disiplin dalam berbagai hal sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh militer diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan selanjutnya di sidangkan di Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang di dalam nya berisi mengenai proses beracara di peradilan militer.