PERAN KEJAKSAAN DALAM KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING)

• Main Author: Ines Rachmawati Pailalah, (Author)
• Format: Book
• Published: 2021-07-22.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/17774/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/3/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/4/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/5/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/6/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/7/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/10/LAMPIRAN.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/11/HASIL%20PLAGIARISME.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17774/12/ARTIKEL%20KI.pdf
• Keywords: K Law (General)

Kekayaan alam Indonesia berupa perairan yang sangat luas hingga potensi didalamnya berupa kekayaan ekosistem perairan baik kekayaan flora maupun fauna didalmnya menimbulkan ancaman terjadinya tindak pidana illegal fishing. Penanggulangan kejahatan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) upaya yakni upaya penal dan upaya non penal, yaitu. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Dan Aplikasi, yakni melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dengan payung hukum yang baru diharapkan terciptanya kordinasi yang kuat antar institusi yang memiliki kewenangan penegakan hukum diranah perikanan demi tercapainya cita-cita negara poros maritim dunia dan terciptanya perlindungan untuk ekosistem kekayan air Indonesia, serta perlindungan untuk nelayan-nelayan Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan untuk melindungi kawasan perairan Indonesia agar tidak di eksploitasi oleh nelayan negara lain karena kekayaan Indonesia harus di manfaatkan untuk seluruhnya untuk kemakmuran dan kesejahteran rakyat Indonesia memberikan negara lain karena kekayaan Indonesia harus di manfaatkan untuk seluruhnya untuk kemakmuran dan kesejahteran rakyat Indonesia. Dalam aturan yang mengatur kewenangan diberikan kepada penyidik yaitu Kejaksaan, Kepolisian, TNI AL, Bakamla, Kementrian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan penenggelaman/pembakaran kapal yang berbendera asing yang didasarkan atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Hasil penulisan ini menjelaskan bahwa Penenggelaman/pembakaran kapal berbendera asing oleh Penyidik didasarkan atas putusan inkrah pengadilan, ditujukan dalam rangka menjaga kedaulatan perairan Indonesia, serta bentuk perlindungan atas hak-hak nelayan Indonesia agar bisa secara maksimal memanfaatkan kekayaan perairan Indonesia tanpa ganguan nelayan asing serta potensi perikanan yang seharusnya dinikamati oleh para nelayan Indonesia tidak diambil oleh nelayan asing dengan cara illegal fishing maka dengan penegakan hukum melalui kebijakan penenggelaman/pembekaran kapal-kapal asing yang terbukti melakukan illegal fishing menjadi langkah yang tepat guna menunjukan supremasi kedualatan bangsa Indonesia atas wilayahnya dan kekayaan perairannya tidakan ini harus dilakukan untuk memeberikan rasa jera kepada para pelaku illegal fishing tentunya dengan proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang cermat tegas dan terukur.