IMPLIKASI HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KUASA HUKUM PAJAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK

• Main Author: Indra Irawan, (Author)
• Format: Book
• Published: 2021-07-09.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/17776/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/3/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/4/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/5/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/6/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/7/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/10/LAMPIRAN.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/11/HASIL%20PLAGIARISME.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17776/12/ARTIKEL%20KI.pdf
• Keywords: K Law (General)

Dalam dinamika perkembangan hukum dibidang perpajakan, Konsultan Pajak sebagai Kuasa Hukum Pajak banyak menghadapi permasalahan dalam menangani sengketa pajak di pengadilan Pajak. namun dalam prakteknya terdapat Kuasa Hukum Pajak dalam menangani sengketa pajak ternyata melakukan Perbuatan Melawan Kukum dengan cara mengajukan Permohonan Pernyataan Pencabutan Sengketa Pajak Tanpa izin dan Persetujuan Wajib Pajak sehingga menimbulkan beberapa implikasi hukum baik terhadap Kuasa Hukum Pajak maupun kepada Wajib Pajak selaku pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai implikasi hukum atas Perbuatan Melawan Hukum oleh kuasa hukum pajak dalam menangani sengketa pajak di pengadilan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Konsultan Pajak Indonesia serta Bagaimanakah seharusnya Pengaturan Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Kuasa Hukum Pajak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam menangani sengketa di pengadilan pajak. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis menggunakan data sekunder yang mengkaji permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan, KUHPerdata, dan peraturan lainnya berdasarkan pada pendekatan kasus (Case approach). Hasil dari penelitian ini telah diketahui bahwa pertama, Implikasi Hukum Terhadap Kuasa Hukum Pajak dapat dituntut Ganti Rugi Materiil dan Immateriil melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Secara Perdata beserta dapat dilakukan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Konsultan Pajak kepada Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Sedangkan Implikasi Hukum Terhadap Wajib Pajak harus membayar Pokok Pajak ditambah kenaikan Denda 50% atas Pencabutan Banding serta dirugikan baik secara Materiil maupun Immateriil. Kemudian secara Lex Spesialis belum ada aturan hukum yang mengatur tentang Ruang Lingkup, Fungsi, Kewenangan, Kewajiban Sanksi dan Larangan terhadap Konsultan Pajak serta Penegakan Hukum atas Perbuatan melawan Hukum tersebut dapat dimintakan Pertanggungjawaban secara Perdata maupun Pidana beserta Pertanggungjawaban secara Etik.Seharusnya sebaiknya segera disahkan Rancangan Undang-Undang tentang Konsultan Pajak sehingga diharapkan dapat melindungi Wajib Pajak dari tindakan Konsultan Pajak yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum agar tercipta kepastian hukum serta memberikan rasa keadilan bagi setiap Klien.