PELAKSANAAN PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN CINERE LIMO DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 - Dimas Praja Subroto, - (2012)
Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cinere Limo dan Apakah masyarakat di Kecamatan Cinere telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan pasal 2 Ayat 2 Undang - undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum penelitian yuridis normatif, Analisitis empiris serta metode penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma - norma hukum yang dituangkan dalam perundang - undangan. metode yuridis empiris / sosiologis serta metode penelitian kualitatif untuk meneliti kenyataan yang ada di masyarakat, meneliti bagaimana penerapan di lapangan terhadap peraturan - peraturan dan undang - undang tentang perkawinan di masyarakat khususnya tentang pencatatan suatu perkawinan yang ada di masyarakat. Ketentuan tentang pencatatan dalam perkawinan di Indonesia di atur dalam PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun pelaksanaanya pada tingkat yang paling rendah ( Kantor Urusan Agama ) masih perlu penelitian apakah sudah sesuai dengan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.