TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

• Main Author: Agung Susanto, (Author)
• Format: Book
• Published: 2021-07-16.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/17812/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/3/BAB%201.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/4/BAB%202.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/5/BAB%203.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/6/BAB%204.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/7/BAB%205.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/10/LAMPIRAN.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/11/HASIL%20PLAGIARISME.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/17812/12/ARTIKEL%20KI.pdf
• Keywords: K Law (General)

Potensi persoalan lingkungan hidup yang dapat berpengaruh besar terhadap kelestarian alam dan kesehatan manusia menimbulkan kesadaran perlunya pengaturan masalah lingkungan hidup dengan perangkat hukum. Mekanisme penegakan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015, yaitu dilakukan secara terpadu. Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaannya, yaitu akibat belum jelasnya model penerapan dalam hal koordinasi antar lemabaga, berakibat pada penegakan hukum secara terpadu kurang efesien dan efektif dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dan berjenis kualitatif dengan cara mengkaji berbagai macam data primer dan sekunder serta akan mendeskripsikan bagaimana penerapan terhadap penegakan hukum terpadu dalam tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Tanggal 21 Januari 2015. Penyidikan yang tidak dilakukan secara terpadu dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup, maka pihak yang di dakwa dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan praperadilan. Namun proses penegakan hukum yang tidak melalui tim penegakan hukum terpadu dianggap sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XII/2014 yang pada intinya hanya mewajibkan menggunakanan sistem terpadu antara Penyidik Pengawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri, tanpa mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan menggunakan tim dalam mengimplementasikan keterpaduan tersebut.