IDENTIFIKASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL PRODUK HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 YANG SEBAGIAN KETENTUANNYA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 - Djoko Djumarno (2021)
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum atas label produk halal sebagai peran dan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 serta kelebihan dan kekurangan Jaminan Produk Halal setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 yang telah mengubah beberapa ketentuan UU JPH. Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mensyaratkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU JPH yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa memperoleh sertifikasi halal secara gratis dengan proses registrasi yang efektif. Kelemahan UU Cipta Kerja adalah sertifikasi halal yang kini tidak dikuasai lagi oleh MUI saja melainkan dapat diterbitkan juga oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penghapusan syarat auditor halal, Pasal 4A UU Cipta Kerja berpotensi melanggar perlindungan konsumen jika tidak memiliki aturan turunan yang kuat dan ketidakjelasan sanksi administratif yang diberikan berikut jenis pelanggarannya sehingga perlu dilengkapi agar mampu memberikan kepastian, keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia.