DIPLOMASI INDONESIA DI KOMITE TRADE INVESTMENT MEASUREs (TRIMS) WTO TERKAIT KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR RAW MATERIAL MINERAL DAN BATU BARA PERIODE 2012-2016 - Herviyani Risky Chairunissa, - (2018)
Penelitian ini membahas mengenai diplomasi Indonesia terkait kebijakan pelarangan ekspor raw material mineral dan batu bara periode 2012-2016. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya minyak bumi, gas dan hasil tambang. Dengan cadangan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia menjadi salah satu negara pengeksportir hasil tambang dan memiliki pasar internasional yang besar dalam komoditas mineral dan batu bara. Selama ini ekspor mineral dan batubara Indonesia masih berupa bahan mentah dan belum dilakukan pemurnian dan pengolahan lebih lanjut. Tahun 2009, Indonesia mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor mineral dan batu bara mentah, kebijakan ini mendapatkan pro dan kontra dari negara-negara mitra pengimpor mineral dan batu bara Indonesia. Banyak negara yang memprotes kebijakan pelarangan ekspor Indonesia yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip WTO. Sehingga kebijakan pertambangan Indonesia sampai pada tahap konsultasi dalam Komite TRIMs WTO. Untuk mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor raw material mineral dan batu bara, Indonesia melakukan diplomasi first track di pertemuan Komite TRIMs WTO. Sehingga penelitian ini mengangkat pertanyaan mengenai "Bagaimana Diplomasi Indonesia terkait kebijakan pelarangan ekspor mineral dan batu bara mentah periode 2012-2016?". Untuk menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan kerangka pemikiran yangterkait satu sama lain yakni diplomasi first track, konsep WTO, dan konsep TRIMs. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menekankanpenggalian informasi dan data diplomasi Indonesia di TRIMs terkait kebijakan pelarangan ekspor mineral dan batu bara mentah. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Indonesia sudah melakukan upaya diplomasi di TRIMs WTO secara first track dalam mempertahankan kebijakan pelarangan ekspor minerba mentah Indonesia didalam perdagangan internasional.