ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PEMISAHAN BERKAS PERKARA (SPLITSING) DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1485/PID.B/2012/PN.Jkt.Sel) - Anita Fitriarini, - (2014)
Splitsing adalah suatu pemisahan berkas perkara yang terjadi karena disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang. Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, Penuntut umum dapat menempuh cara untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara sesuai dengan jumlah terdakwa. Dengan pemisahan berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara yang berdiri sendiri, antara seorang terdakwa dengan terdakwa yang lain, masing- masing dapat dijadikan sebagai saksi secara timbal balik. Dari hal tersebut diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu bagaimana penerapan Splitsing oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa dan faktor-faktor hambatan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Metode yang di gunakan dalam proses penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yurisidis normatif. Hambatan-hambatan dalam penyusunan surat dakwaan diketahui sebagai berikut kurangnya keseriusan Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, kurangnya minat untuk mengikuti perkembangan hukum, adanya keraguan dalam menyusun format surat dakwaan, berkas perkara yang belum lengkap, kurangnya alat bukti, belum terdapatnya persamaan persepsi antara sesama aparat penegak hukum.