TINJAUAN YURIDIS FUNGSI KONSOLIDASI TANAH DALAM PENATAGUNAAN TANAH MENURUT UNDANG- UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN POKOK-POKOK AGRARIA (Studi Kasus di Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Propinsi Banten) - Mohamad Wastu Irbowo, - (2013)
Konsolidasi tanah merupakan kebijakan dari pertanahan untuk melakukan penataan kembali, penguasaan dan penggunaan tanah yang pembangunannya tidak tertib dan teratur dan memposisikan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan tersebut, sehingga masyarakat dilibatkan secara langsung sehingga tempat tinggal mereka menjadi lebih baik, tertata, dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan dapat bermanfaat untuk kehidupan mereka di masa mendatang. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan konsolidasi tanah, hambatan dalam konsolidasi tanah, serta manfaat dari konsolidasi tanah dalam penatagunaan tanah di desa Bendung, kecamatan Kasemen, kota Serang, propinsi Banten. Sebagai hasil penelitian didapati bahwa, Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Desa Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang Propinsi Banten didasarkan atas Surat Keputusan Walikota Serang Nomor: 590 / Kep. 62- Huk / 2009 Tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kota Serang. Peserta sebanyak 179 peserta, dengan luas tanah 495.051 m2 berasal dari tanah hak milik perseorangan yang dilepaskan guna pelaksanaan konsolidasi tanah yang terdiri dari tanah pertanian berupa sawah tadah hujan yang kemudian dibagikan dengan status Hak Milik untuk permukiman. Peserta Konsolidasi Tanah tidak dipungut biaya administrasi dan sertipikat karena dibebankan kepada Pemerintah. Tahapan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan yang sudah ditentukan. Hambatan yang terjadi; Luas tanah tidak sesuai dengan dokumen yang terlampir, peserta konsolidasi keberatan apabila letak tanahnya bergeser, adanya jual beli tanah (pemindahan hak atas tanah) terhadap tanah yang masih dalam proses konsolidasi. Manfaat yang diterima oleh pemilik tanah, tanah menjadi teratur baik bentuk, luas dan letaknya, peningkatan manfaat dan nilai tanah, lingkungan menjadi tertata,tersedianya fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Manfaat yang diterima pemerintah Kota Serang, memudahkan pemerintah menjalankan proyek pembangunan sesuai rencana tata ruang Kota Serang, penghematan karena tidak perlu menyediakan dana untuk pembebasan tanah, menciptakan wilayah sesuai dengan asas penataan lingkungan, yang artinya adanya kepastian hukum terhadap pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan tanah atau kawasannya. Manfaat yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Serang: membantu proses sertipikasi tanah di kota Serang / tertib administrasi pertanahan.