TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN PRAPERADILAN TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ( PUTUSAN NOMOR 04/Pid. Prap/2015/PN. Jkt. Sel) - Erikson Siregar, - (2016)
Orientasi penegakan hukum hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum dan tujuan sosial melalui lembaga penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum berkewajiban atas pelaksanaan penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap segala perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap semua orang karena setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa KUHAP memberikan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi setiap warga negara Indonesia. Salah satu hak bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa adalah hak untuk mengajukan praperadilan kepada pengadilan negeri apabila proses penyidikan atau penuntutan tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam kasus Komjen. Pol. Budi Gunawan. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: (1) Apa yang menjadi dasar pengajuan praperadilan yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana? (2) Bagaimana penerapan pengajuan praperadilan dengan alasan seseorang ditetapkan sebagai tersangka? Untuk itu penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melalui studi kepustakaan ataupun studi dokumen. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap Komjen. Pol. Budi Gunawan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi tersangka atau terdakwa. Pada kasus ini dapat di sarankan Perlunya aparat penegak hukum (pejabat penyidik dan penuntut umum) dalam melakukan pemeriksaan perkara pidana memperhatikan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa dan menjalankan tugas pemeriksaan penyidikan dan penuntutan secara proporsional.