PERAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENUKARAN TANAH WAKAF DEMI KEPENTINGAN UMUM DITINJAU DARI UU NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF(Studi Kasus Di Kantor Badan Wakaf Indonesia) - Alif Bam Al Ikhlas, - (2013)
Wakaf merupakan salah satu ibadah kepada Allah SWT, dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf merupakan suatu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. Oleh karena itu, perlu dibentuknya suatu lembaga hukum publik di bidang perwakafan yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI), lembaga ini berperan penting dalam wakaf termasuk mengenai penukaran tanah wakaf demi kepentingan umum yang disebutkan pada Pasal 41 UU Wakaf yang saat ini berkembang pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan penukaran tanah wakaf yang dilakukan oleh BWI memerlukan tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Rekomendasi yang dikeluarkan BWI akan diserahkan kepada Menteri Agama untuk mendapatkan izin tertulis dalam pelaksanaan penukaran tanah wakaf. Dalam menjalankan tugas, BWI sering mengalami hambatan dalam penukaran tanah wakaf di Indonesia namun, upaya yang dioptimalkan oleh BWI bekerjasama dengan Pemerintah untuk mencapai wakaf produktif seperti negara-negara muslim yang sampai saat ini menggunakan wakaf sebagai sendi dalam perekonomian dan kesejahteraan umat. Sebenarnya, tujuan dan maksud dari penukaran tanah wakaf ini adalah menyelamatkan dan memproduktifkan wakaf tersebut tanpa menghilangkan tujuan dari ikrar wakif itu sendiri.