PEMBAYARAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL MV. KOTA INDAH DALAM KASUS PUTUSNYA KABEL BAWAH LAUT JAWA-MADURA MILIK PT PLN (Persero) - Rayhan Maulana, - (2013)
Pemasangan kabel bawah laut seperti yang diketahui di dalam UNCLOS 1982 telah diatur bahwa kabel bawah laut serta kebebasan bernavigasi dan jalur udara diperbolehkan didalam zona laut lepas, di dalam kebebasan zona bernavigasi terdapat rambu-rambu dalam lalu lintas laut. Tetapi masih saja ada pihak yang tidak menghiraukan rambu-rambu tersebut, dan akhirnya menimbulkan permasalahan seperti putusnya kabel bawah laut milik PT PLN (Persero) yang tergaruk jangkar kapal. Akibat dari putusnya kabel tersebut maka pihak PT PLN (Persero) mengalami kerugian dalam jumlah besar. Dalam hal ini tentunya menimbulkan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab kapal yang yang bersangkutan dengan ganti rugi terhadap PT PLN (Persero). Dalam hal untuk melihat sampai sejauh mana tanggung jawab pihak yang menaungi kapal yang bersangkutan. Sebagai contoh dari masalah ini di ambil penelitian dari PT PLN (Persero) maka apabila pihak kapal tersebut tidak dapat bertanggung jawab dan mengganti kerugian, maka PT PLN (Persero) berhak menggugat kapal yang bersangkutan dengan melakukan proses penyelesaian masalah di Pengadilan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam dan kapal tersebut terbukti bersalah, maka harus segera dilakukan pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang disepakati para pihak dalam perjanjian.