TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN(Studi Kasus pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat)

• Main Author: Indra Kusumo Puspo Negoro, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2013-03-08.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1911/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1911/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Daftar Perusahaan merupakan suatu sumber informasi resmi mengenai identitas dan hal-hal tentang dunia usaha dan perusahaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Karena munculnya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga terjadi pada Prosedur Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah, dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sehingga perlu diadakan upaya dari pemerintah dan dukungan masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dalam meninjau permasalahan tersebut diatas, aspek yang digunakan adalah aspek yuridis normatif. Karena permasalahan tersebut ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penegakan hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan atau perdagangan dapat terlaksana dengan baik demi terwujudnya kemajuan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan mencitakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.