PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS BERDASARKAN UU NO 12TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang)

• Main Author: Rio Steva Christyardo, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-07-22.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1912/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1912/10/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Lembaga pemasyarakatan adalah muara dari sistem peradilan pidana yang berwenang dan diberi tugas oleh negara untuk melakukan pembinaan dan memberikan pengayoman, kadangkala pembinaan yang diberikan tidak sesuai dengan porsi dan aturan yang seharusnya dan ini terkadang dianggab enteng oleh petugas sehingga hasil pembinaan tidak optimal dan akan menjadikan benih suatu perbuatan yang berulangkali dilakukan sehingga akhirnya mereka akan kembali kedalam wadah pembinaan untuk kedua kalinya. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah: (1) Bagaimana bentuk pembinaan terhadap residivis yang diberlakukan di Lembaga Pemasyarakatan pemuda Tangerang ? (2) Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan penunjang dalam pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang ? Untuk itu penulis dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, penelitian berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penelitian ini dalam membahas permasalahan dengan mengadakan teknik wawancara, studi dokumen serta dengan studi kepustakaan. Pada kasus ini pelaksanaan pembinaan narapidana residivis didasari prinsip pemasyarakatan dan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya di lapangan ternyata narapidana dan narapidana residivis tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya dan tidak dipisah. Akibat ataupun efek dari penyatuan ini tentu saja besifat negatif karena dapat meransang narapidana untuk kembali melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dan pastinya narapidana ini akan mempengaruhi para narapidana yang baru pertama kali untuk berbuat kembali.