IMPLEMENTASISISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DITINJAU DARI UUNOMOR 20 T AHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/PID.B/2010/PN.TNG) - Tanti Pradita Hutami, - (2013)
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas seperti pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam maupun luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Pelaporan dalam gratifikasi mengandung sistem pembalikan beban pembuktian yaitu beban pembuktian berada di tangan terdakwa meskipun demikian Jaksa Penuntut Umum tetap memberikan keterangan sesuai dengan keyakinan nya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini. Agar pembalikan beban pembuktian berjalan efektif maka penerapan nya harus sesuai dengan pasal 37 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan sistem pembalikan beban pembuktian karena sebenarnya sistem ini bertentangan dengan KUHAP dan bisa melanggar hak dari si terdakwa.