PELAKSANAAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN MILITER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26TAHUN 1997 TENTANG HUKUM DISIPLIN PRAJURIT ABRI (Studi Kasus Penjatuhan Hukuman Disiplin Di Derektorat Zeni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat)

• Main Author: Prabowo, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2013-10-22.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1915/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1915/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1915/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1915/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1915/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1915/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1915/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1915/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1915/9/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penulisan hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat mengetahui peranan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dalam proses penyelesaian perkara Hukuman Disiplin Militer yang dilakukan oleh anggota militer dan pelaksanaan dalam penjahtuan hukuman disiplin militer yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI. Penelitian dilakukan di Direktorat Zeni Tentara Nasiaonal Indonesia dan termasuk jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, dari semua data yang terkumpul dilakukan analisa data secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) berperan strategis dalam menentukan dan memutuskan proses penyelesaian perkara hukum disiplin dari anggota TNI yang berada di bawah wewenang komandonya Selain selaku Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) yang harus menyelesaikan tugas-tugas sebagai hakim disiplin dalam pelaksanaan hukuman disiplin militer.