"PERBANDINGAN HUKUM MENGENAI PENYERTAAN MENURUT KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG" (Studi Kasus Putusan No. 2243/PID.B/2008/PN.JKT.PST Dan Putusan No. 1291/Pid.B/2011/PN.JKT.SEL) - Muhammad Ahyan, - (2013)
Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang normatif (legal research) dan merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundangan-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Analisis ini menggunakan kajian kualitatif. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, disebutkan bahwa objek Tindak Pidana Pencucian Uang adalah korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penyertaan dalam tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-Undang No.15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.25 tahun 2003 dan Undang-Undang No.8 tahun 2010 yaitu Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 Undang-Undang No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 tahun 2003 serta Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 Undang-Undang No.8 tahun 2010. Tindak pidana pencucian uang menganut sistem pembuktian terbalik, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 77 dan 78 Undang-Undang No.8 tahun 2010. Dalam tindak pidana pencucian uang beban pembuktian dalam perkara tindak pidana ini berada dan menjadi kewajiban terdakwa, bukan kewajiban Penuntut Umum.