TINDAK PIDANA PENGANGKUTAN HASIL HUTAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Studi Putusan Nomor 370/PID.SUS/2013/PN.DUM) - Erika Kemal Pasa, - (2016)
Hutan Indonesia merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, yang merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia. Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.Untuk mencegah terjadinya penebangan pohon secara ilegal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredaran di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pengendalian atas peredaran hasil hutan kayu oleh pemerintah dilakukan melalui penerbitan dokumen yang berfungsi sebagai alat legalitas pengangkutan kayu yaitu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Memiliki kayu tanpa SKSHH berdampak merugikan negara salah satunya adalah karena tidak lengkapnya surat-surat yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan dan aspek keadilan dalam pertimbangan hukum perkara nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum. Untuk melakukan penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti.Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan yaitu studi kasus putusan nomor 370/pid.sus/2013/pn.dum. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Penerapan hukum materiil dalam tindak pidana pengangkutan hasil hutan sudah sesuai dengan rumusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Melihat unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti olehnya dan terdakwa patut untuk menerima hukuman sesuai dengan tindakannya dan dengan mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya kemudian diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan maka kebenaran yuridis yang terungkap dipersidangan menjadikan putusan hakim mencerminkan rasa keadilan.