ANALISA YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BATAS BIDANG TANAH MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Tanah Girik C No.2463 Persil No.16 Blok S.I Terletak Di Jalan Kavling Agraria Rt.02/16, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur) - Didi Mujahari, - (2015)
Bentuk sengketa tanah yaitu sengketa faktual yang membahas mengenai pengukuran batas bidang tanah dan surat tanah yang menunjukan bukti kepemilikan tanah serta selain itu terdapat sengketa yuridis yang membahas menganai riwayat tanah tersebut dan sertifikat atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak- pihak yang bersengketa. Jika penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, harus disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Mediasi menjadi salah satu bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, Kantor Pertanahan Kta Administrasi Jakarta Timur mempunyai peran membantu para pihak dalam Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.