PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN DI INDONESIA MENURUT UNDANG - UNDANGNo. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA No.422/KMK.06/2003 TENTANG USAHA PERASURANSIAN - Ifwanto Davis, - (2013)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa klaim asuransi kerugian di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap penyelesaian sengketa asuransi kerugian menurut Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/2003 Tentang Usaha Perasuransian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif dan apabila dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Setiap polis asuransi terdapat klausula penyelesaian sengketa (dispute clause), yang biasanya terdapat dalam bentuk klausula arbitrase. Perjanjian arbitrase dalam polis asuransi merupakan kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak (polis) asuransi dibuat, dengan kata lain, sebelum terjadi sengketa , para pihak yaitu Penanggung dan Tertanggung sudah sepakat bahwa bila terjadi sengekta dikemudian hari, maka penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Namun demikian, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06/200 ini, setiap perusahaan asuransi diharuskan meletakkan klausula penyelesaian sengketa dengan berbagai alternative penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, arbitrase dan pengadilan. Akibatnya bila terjadinya sengketa klaim, pihak Tertanggung diberikan pilihan penyelesaian sengketa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak Tertanggung. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Keputusan Menteri tersebut, terjadi ketidakpatian hukum antara Undang Undang Arbitrase (perjanjian arbitrase) dengan pasal pasal yang tertera di dalam Keputusan Menteri, dimana Kepmen tersebut menyaratkan bahwa bila terjadi sengketa pihak Tertanggung diperbolehlan untuk melakukan gugatan didaerah tempat kedudukannya, yang berakibat menyalahi asas hukum dalam hukum acara perdata, yang secara jelas menyatakan gugatan harus diajukan di tempat domisili hukum Tergugat (Penanggung). Disamping hal itu, terhadap pilihan upaya hukum yang diharuskan oleh Kepmen tersebut, berakibat terjadinya pelanggaran asas kebebasan berkontrak, yang dalam hal ini, pilihan forum penyelesaian sengketa (klasula arbitrase) merupakan hak dan kehendak langsung para pihak yang tertuang dalam polis asuransi dan pernyataan kehendak para pihak sejalan dengan ketentuan pasal 1338 KHUPerdata, yang menyatakan perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang undang. Oleh karena itu pernyataan kehendak para pihak tersebut harus dihormati, sehingga pilihan forum penyelesaian sengketa adalah tunggal atau bersifat alternative yang merupakan pilihan para pihak itu sendiri,yang tidak perlu diatur oleh pemerintah, dikarenakan melanggar asas kebebasan berkontrak yang dibuat para pihak dalam lingkup hukum privat.