ANALISIS YURIDIS PENERAPAN TEKNIK INTEROGASI KEPADA TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Selatan)

• Main Author: Sonny Kenzhares, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2014-03-12.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/1936/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1936/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1936/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1936/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1936/9/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1936/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1936/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1936/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/1936/7/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana dimulai dari tahap penyidik dan merupakan tahap tersulit dalam proses penyidikan karena dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab - sebab tindak pidana tersebut untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat. Dengan menggunakan metode penelitian Normative yuridisnya itu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia diketahui bahwa metode dalam melakukan interogasi dapat mempengaruhi informasi yang diperoleh penyidik dari tersangka sesuai dengan spesifikasi tindak pidana yang dilakukan. Seorang tersangka tindak pidana kepabeanan tentu berbeda dalam mengungkap tindak pidana teroris atau tindak pidana korupsi. Pada umumnya makin keras metode interogasi yang digunakan dalam mengungkap tindak pidana maka informasi yang diperoleh akan efektif dalam mengungkap tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam tingkat penyidikan terhadap penyiksaan dan metode interogasi yang digunakan penyidik di Polres Jakarta Selatan mengacu padaUndang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan harus menghormati hak asasi manusia dengan demikian memiliki keseimbangan antara keadilan dengan nilai perlindungan HAM dan mengandung aspek nilai HAM, salah satunya dengan ketentuan setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi penasehat hukum dalam semua tingkat pemeriksaan.