ANALISIS DAMPAK PARLIAMENTARY THRESHOLD TERHADAP DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA II PADA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 - Randy Davrian Imansyah (2022)
Daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II yang meliputi wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Luar Negeri pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2019 memiliki permasalahan keterwakilan politik. Terdapat suara tidak terkonversi akibat penerapan sistem Parliamentary Threshold. Hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai implementasi sistem Pemilu Proposional yang diterapkan pada Pemilihan Anggota DPR RI tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori sistem pemilu dan teori keterwakilan politik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan melakukan wawancara, bahan dokumentasi, dan studi pustaka. Penulis menggunakan empat tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi dengan triangulasi data. Hasil akhir penelitian ini menunjukan terdapat suara tidak terkonversi yang tinggi. Akibatnya, menimbulkan permasalahan keterwakilan politik yang disebabkan partai politik dan calon anggota DPR RI yang memiliki suara tinggi dan dapat mendapatkan kursi untuk mewakili dapil DKI Jakarta II apabila suaranya dikonversi menjadi kursi tanpa Parliamentary Threshold, namun karena suara dikonversi dengan Parliamentary Threshold maka terdapat partai politik dan calon anggota DPR RI yang tidak diikutkan. Dampaknya, terdapat kepentingan politik yang dibutuhkan untuk diwakilkan namun tidak terakomodir, hal itu dibuktikan dengan perolehan suara yang tinggi menjadi tidak terwakilkan. Kata Kunci: Parliamenary threshold, suara tidak terkonversi, permasalahan keterwakilan politik, sistem pemilu proposional, perolehan suara.