TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUWARSA YANG BEREDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - Ike Rosiana, - (2014)
Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen sebagai orang yang mengkonsumsi atas produk-produk yang dihasilkan oleh produsen di ruang lingkup masyarakat, konsumen haruslah bijak dalam memilih produk yang beredar. Banyak produk yang beredar di pasaran tetapi sudah tidak layak lagi untuk dokonsumsi oleh masyarakat, produk yang biasa beredar di masyarakat biasanya produk yang sudah kadaluwarsa atau batas waktu untuk dikonsumsi sudah habis, akan tetapi pada umumnya konsumen tidak teliti dalam membeli produk. Dalam hal ini pelaku usaha sebagai yang menghasilkan produk dan memperdagangkannya ke masyarakat luas harus berhati-hati agar tidak mengakibatkan kerugian pada konsumen. Makanan kadaluwarsa merupakan makanan yang sudah lewat dari tanggal yang sudah ditentukan oleh produsen sehingga makanan tersebut sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Dengan adanya pihak konsumen maupun produsen, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan yang mengenai perlindungan konsumen ,Peraturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam UUPK banyak mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Mengenai makanan kadaluwarsa pemerintah juga mengeluarkan PERMENKES nomor 180/Men.Kes/Per/IV/85 Tentang Makanan Daluwarsa, dalam PERMENKES ini diatur mengenai makanan kadaluwarsa. Dengan adanya ketentuan mengenai peraturan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengajukan permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan kadaluwarsa yang beredar dimasyarakat dan pertanggungjawaban pelaku usaha atas makanan kadaluwarsa yang beredar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian hukum normative. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa penting Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen ini berjalan sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.