PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo) - Retno Dwi Putri, - (2014)
Sektor perpajakan merupakan salah satu faktor yang penting bagi peningkatan pendapatan negara. Untuk itu Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kali pembaharuan di bidang perpajakan atau reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1983 kemudian pada tahun 1994/1997, dan terakhir pada tahun 2000. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara dalam membiayai pembangunan nasional. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. Di Indonesia menganut Self Assessment system dimana Wajib Pajak untuk menghitung, memotong, dan menyetor jumlah pajak yang terhutang. Bendahara selaku pemotong dan penyetor PPh 21 pegawai bertanggungjawab atas perhitungannya. Oleh karena itu Bendaharawan wajib mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pendapatan negara untuk membiayai pembangunan tersebut dapat bersumber dari pajak, ekspor, dan bantuan. Penerimaan dari pajak dewasa ini merupakan sumber utama penerimaan negara dibandingkan dengan sumber yang lain. Wajib pajak pada umumnya sering melakukan penunggakan pembayaran pajaknya dengan berbagai alasan. Untuk menghadapi Wajib Pajak tersebut Kantor Pelayanan Pajak melakukuan tindakan penagihan. Tindakan pemberian surat penagihan dimulai dari surat teguran, surat paksa, penyitaan dan lelang kepada wajib pajak yang melakukan tunggakan pembayaran pajaknya.