PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN REKLAMEPADA SARANA UMUM (Studi Kasus diPemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan) - Francine Eustacia Vevila Widjojo, - (2013)
Reklame erat kaitannya dengan dunia usaha dan merupakan salah satu tahapan dalam pemasaran yang memiliki peranan penting untuk mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan kepada banyak orang. Reklame bertujuan untuk menarik perhatian, mempertahankan perhatian yang sudah ada, atau menggunakan perhatian yang telah ada untuk menggerakkan konsumen agar bertindak terhadap barang atau jasa yang dipromosikan. Penempatan reklame yang strategis diyakini berdampak positif pada penjualan. Di samping itu, penempatan reklame juga merupakan bagian dari penataan wajah kota sehingga perlu diatur penempatannya. Saat ini kita jumpai banyak sarana umum antara lain tiang listrik, jembatan penyeberangan orang, dan halte di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan menjadi sarana penyelenggaraan reklame dari berbagai produk dan layanan jasa seperti rumah disewakan, kursus privat, dan lain sebagainya. Sanksi hukum terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar peraturan perundang-undangan lebih sering diterapkan pada reklame papan berukuran besar karena nilai pendapatan daerah berupa pajak reklame yang diperoleh dari reklame tersebut cukup besar sehingga dapat membantu pencapaian target pendapatan daerah. Penulisan ini membahas pengaturan tentang reklame dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana umum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penyimpulan deduktif yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan sehingga bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier di mana sasaran penelitiannya adalah asas- asas hukum yang terkait dengan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang dapat ditegakkan pada penyelenggaraan reklame pada sarana umum di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penyelenggaraan reklame pada sarana umum merupakan tindak pidana namun sanksi hukumnya tidak diterapkan sehingga hal ini tidak membuat jera para pelanggar dan para pelanggar tersebut cenderung untuk mengulanginya kembali. Selain melanggar peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan reklame pada sarana umum mengurangi pendapatan asli daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan dari pajak reklame serta merusak estetika Kota Administrasi Jakarta Selatan.