ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA PERKAWINAN

• Main Author: Dewi Sariswati Permata Vitri, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-07-31.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2103/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2103/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2103/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2103/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2103/9/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2103/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2103/6/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2103/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2103/8/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Prenuptial Agreement atau perjanjian pra nikah dibuat untuk kepentingan perlindungan hokum terhadap harta bawaan masing-masing. Membuat perjanjian pra nikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 47 ayat 1. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pra nikah yang dibuat mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata Pasal 1320, tentang syarat-syarat sahnya perjanjian-perjanjian. Serta pasal 1338 KUH Perdata dimasukkan prinsip atau asas kebebasan berkontrak. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian pra nikah yang dibuat adalah tidak ada harta bersama selama perkawinan dan suami wajib memberikan nafkah terhadap keluarga. Kendala-kendala yang dihadapi antara lain Tuan MR telah melanggar perjanjian pra nikah yang dibuat sebelum pernikahan berlangsung dan tidak disebutkan dalam UU adanya sanksi yang memberatkan bagi suami yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian pra nikah yang dibuat.