AKIBAT HUKUM RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG DISETUJUI BERSAMA DPR DAN PRESIDEN TETAPI TIDAK DITANDATANGANI PRESIDEN
Provisions relating to the formation of laws and regulations are contained in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations. To create a regulation in the form of a law in Indonesia, Article 20 paragraph 2 of the 1945 Constitution states that "Every draft law is discussed b...
Saved in:
Main Author: | Amar Ridhwan Pangestu, (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2022-06-22.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
by: Efendi, Febri Mahfud, et al.
Published: (2016) -
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MEMBERHENTIKAN KEPALA DAERAH YANG TIDAK MELAKSANAKAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
by: Kelvin Breyen Hutabarat,
Published: (2024) -
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN PERJANJIAN PRANIKAH DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
by: Kunto Catur Pangestu, -
Published: (2015) -
AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
by: Siti Ainul Latifah,
Published: (2024) -
TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONSEP HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
by: Ferdinand I Tambunan, -
Published: (2014)