PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA MAKANAN YANG TIDAK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN - Muthia Sakti, - (2015)
Pembangunan dan perkembangan perekonomian pada umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat di konsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi batas wilayah suatu negara. Sebagai negara yang bermayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu bukan hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menyehatkan secara medis, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Ketika menjalani aktivitas sehari-hari, umat muslim berusaha menyeimbangkan hal-hal duniawi dengan agama, menghindari tindakan yang menyimpang dari aturan agama Islam. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya bersifat sukarela, namun jika terdapat pelaku usaha pangan olahan yang memproduksi dan memasukkan pangan olahan ke Indonesia untuk diperdagangkan dengan menyatakan produknya sebagai produk halal, maka wajib mencantumkan labelisasi halal dan bertanggungjawab atas kehalalan produknya. Hal tersebut bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat terlindungi secara layak dan memadai. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen berlaku.