ABORSI KORBAN PERKOSAAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM - Rifki Desi Adi Nugroho, - (2015)
Fenomena hukum yang dijadikan obyek penelitian adalah hukum aborsi menurut hukum Islam . Tujuan mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dalam mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan dan mengkaji pandangan Islam dalam mengatur ketentuan hukum terhadap aborsi yang dilakukan oleh Korban Perkosaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Analisis Data menggunakan metode analisis deskriptif dengan analisis yuridis normatif. Hasil penelitian adalah berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang mengatur ketentuan untuk melakukan tindakan aborsi akibat korban perkosaan harus dilakukan dengan persetujuan oleh korban perkosaan dan atas dasar ketentuan yang berlaku setelah dilakukanya penye;idikan atas dugaan kehamilan dengan perkosaan. Aborsi dilakukan dengan baik dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditinjau dari hukum Islam yang berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an bahwa ALLAH SWT melarang akan terjadinya pembunuhan terhadap janin-janin yang berada pada kandungan sang ibu tanpa adanya alasan yang diperbolehkan atau alasan yng dapat dibenarkan. MUI telah menjelaskan membolehkan aborsi terhadap wanita hamil akibat perkosaan yang tentunya dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.