PENEGAKKAN HUKUM PENGGUNA NARKOBA UNTUK PENTINGAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992TENTANGKESEHATAN - Sudiharjo, - (2015)
Didalam Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan termasuk kepentingan Lembaga Penelitian/ Pendidikan saja, sedangkan pengadaan, Impor/ Ekspor, peredaran dan pemakaiannya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Akan tetapi kenyataannya zat-zat tersebut banyak yang datang dan masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga menimbulkan permasalahan. Pengedaran zat terlarang secara gelap itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam penelitian ini mencoba membahas mengenai sejarah hukum pengguna narkoba untuk kepentingan medis, bentuk penggunaan narkotika untuk kepentingan medis menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan penegakkan hukum narkotika untuk kepentingan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan- ketentuan terutama yang berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus narkoba di Indonesia. Dari hasil analisis dan pembahas dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Sementara itu, penggunaan narkotika untuk kepentingan medis menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan, narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Sementara itu, penegakkan hukum narkotika untuk kepentingan medis berdasarkan Undang- Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan