PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN - Vivi Ira Sukma Yats, - (2015)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah perjanjian pengikatan jual beli rumah susun dapat melindungi hak-hak konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta mengidentifikasi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli mengambil contoh kasus pada Apartemen De Papilio Tamansari Surabaya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif - yuridis, yang diperlengkapi dengan jenis penelitian empiris terhadap kasus perjanjian pengikatan jual beli Apartemen De Papilio Tamansari Surabaya, serta dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder dilakukan pembahasan. Hasil pembahasan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen De Papilio Taman Sari Surabaya), menunjukkan bahwa perlindungan hukum secara preventif dan represif yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen belumlah sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang melakukan perjanjian pengikatan jual beli rumah susun, dimana perlindungan hukum preventif terhadap konsumen sukar untuk diperoleh konsumen karena adanya perjanjian pengikatan jual beli rumah susun yang masih menggunakan klausula baku, serta perlindungan hukum respresif terhadap konsumen terjadi karena kelemahan daya tawar konsumen karena adanya ketentuan dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah susun. Sedangkan perlindungan hukum terhadap pembeli sebagai konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli rumah susun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun belum memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum serta keadilan, dan pelaporan tindak Pidana yang kemungkinan dilakukan oleh pelaku pembangunan rumah sebagai penjual sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Rumah Susun sebagai perlindungan hukum represif merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan pembeli rumah susun melalui perjanjian pengikatan jual beli yang belum menjamin adanya kemanfaatan langsung yang didapatkan oleh pembeli yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian pengikatan jual beli rumah susun.