TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PEROLEHAN KREDIT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG JAKARTA SUDIRMAN 1

• Main Author: Niken Vintreswari, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2015-06-12.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2364/2/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2364/1/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2364/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2364/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2364/6/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2364/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2364/8/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2364/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2364/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
• Keywords: K Law (General)

Tinjauan yuridis prosedur perolehan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 memiliki tujuan untuk mengetahui proses perolehan kredit sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil tinjauan yuridis prosedur perolehan kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1, menunjukkan bahwa proses pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Sudirman 1 telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Surat Bank Indonesia Nomor 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, serta Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sedangkan kendala-kendala dalam pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman 1 adalah (1) ketidak siapan debitur untuk menerima struktur kredit yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur (2) keharusan debitur untuk sepenuhnya melaksanakan tipe kredit yang dikehendaki oleh kreditur (3) ketidak siapan debitur untuk sepenuhnya melaksanakan syarat kredit yang ditentukan oleh pihak kreditur (4) ketidaksiapan debitur untuk menerima proteksi yang harus dilaksanakannya terhadap objek yang menjadi agunan perjanjian (5) ketidak siapan debitur untuk menyediakan agunan baik agunan pokok atau agunan tambahan guna meyakinkan debitur untuk memberikan kredit.