ANALISISYURIDIS TENTANG HAK SUBROGASI DALAM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI INDONESIA (Studi Kasus Klaim Subrogasi dari PT. Asuransi AXA Indonesia kepada PT Samudera Shipping Service) - Robert Antonius, - (2015)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan pelaksanaan hak subrogasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang serta menemukan kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum dengan jenis penelitian adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, serta sifat penelitian studi kasus karena menggunakan kasus nyata yang telah terjadi. Sumber data yang digunakan terutama bahan hukum primer dan sekunder, dokumen dan hasil wawancara, untuk selanjutnya dianalisis.Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang berdasarkan KUHD, tetap dengan memperhatikan pengaturan hukum tentang asuransi secara umum, serta pengaturan hukum tentang pelayaran baik secara nasioal maupun yang berlaku sebagai konvensi pelayaran intemasional, sedangkan pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang berdasarkan KUHD membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam proses penyelesaian klaim asuransi oleh penanggung, proses penilaian kerugian akibat evenement oleh perusahaan penilai kerugian serta kecepatan dan ketepatan pernbayaran klairn asuransi oleh penanggung kepada tertanggung serta adanya kesadaran tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hasil analisis selanjutnya rnernperlihatkan bahwa kelemahan dalam pelaksanaan hak subrogasi dalam asuransi pengangkutan barang masing-masingnya adalah 1) tidak adaya bukti perikatan dasar antara tertanggung dengan pihak ketiga yang merugikan kepentingan tertanggung, 2) adanya kekeliruan dalam pembayaran klaim asuransi dari penanggung terhadap tertanggung, 3) tidak adanya ketulusan dan itikad baik dari tertanggung agar hak subrogasi dapat dilaksanakan, 4)kurangnya kejujuran dari para pihak terutama tertanggung serta rnernanfaatkan secara keliru adanya kondisi yang ada termasuk rnenerirna ganti rugi melebihi dari kerugian yang dideritanya, 5) kemungkinan adanya kornprorni atau pembebasan kewajiban pihak ketiga oleh tertanggung serta 6) kemungkinan adanya perbedaan antara harga nilai pasti barang sesuai dengan yang disebutkan dalam polis dengan harga nilai barang sesuai lokasi terjadinya kerugian pada tertanggung.