AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-X/2012 TERHADAP JABATAN NOTARIS

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-X/2012 TERHADAP JABATAN NOTARIS

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta- akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan profesinya notaris perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris sangat dipe...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Main Author:	Tri Rahayu Setyaningsih, - (Author)
Format:	Book
Published:	2015-06-11.
Subjects:	Thesis NonPeerReviewed
Online Access:	Link Metadata
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!

Similar Items

Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
by: Debi, Rosandra, et al.
Published: (2015)

PENEMUAN HUKUM DALAM TAFSIRAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010)
by: Nana Supena,
Published: (2022)

PENGARUH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)
by: Moch. Muhibbin,
Published: (2023)

ANALISA YURIDIS PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR69/PUU-XIII/2015 KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA DAN NOTARIS
by: Alfurqansyah, -
Published: (2018)

Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislature (Studi Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor: 85/PUU-XI/2013)
by: Budiyanto, Agung, et al.
Published: (2016)

PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu- Xii/2014)
by: Cyndy Claudia Puspa Indah, -
Published: (2019)

KEPASTIAN HUKUM UPAYA HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021 (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 647 K/PDT- SUS-PAILIT/2021).
by: Rif'at,
Published: (2024)

EKSEKUSI BARANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
by: Hanif Nur Kholish,
Published: (2021)

DINAMIKA REGULASI AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Taufiqurrohman Syahuri,
Published: (2017)

UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :114/PUU-X/2012
by: Abdul Mubin, -
Published: (2014)

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016
by: Rahmadianto Andra,
Published: (2021)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG TIDAK DILAKSANAKAN DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DITINJAU DARI ASAS ERGA OMNES (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013)
by: Fadly Ikhsan Pradana,
Published: (2021)

DINAMIKA KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVII/2020 DAN 54/PUU-XXI/2023
by: Arrafi Bima Guswara,
Published: (2023)

ALTERNATIF PENYELESAIAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
by: Muhamad Toyib,
Published: (2021)

Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan Mengadili Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU.XI/2013)
by: Setiawan, Sigit, et al.
Published: (2016)

PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006
by: Gilang Abi Zaifa,
Published: (2023)

PARTISIPASI MASYARAKAT YANG BERMAKNA DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020
by: Arman Surya Nicolas Marbun,
Published: (2023)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG MELAKUKAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 18/PUU-XVII/2019
by: Puguh Ari Wijayanto,
Published: (2021)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019)
by: Suryan,
Published: (2021)

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Published: (2009)

MAHKAMAH KONSTITUSI dan KONSTITUSIONALISME (Studi Pengembangan Demokratisasi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi)
by: Budianto, Arif
Published: (2011)

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SETELAH PUTUSAN MK NO. 97/PUU-XI/2013
by: Irawan, -
Published: (2015)

Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.22-24/PUU-VI/2009 Dalam Mewujudkan Sistem Demokrasi di Indonesia
by: EXFANDA, DEKY VEVEN
Published: (2011)

LEGISLASI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA : Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi
by: Taufiqurrohman Syahuri,
Published: (2013)

Kedudukan Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Di Bawah Tangan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010)
by: Pijar Bima Y, Rischi, et al.
Published: (2016)

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM JUDICIAL REVIEW BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Alphan Yanuar, -
Published: (2012)

KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN
by: Annisa Bella Saffanah,
Published: (2021)

KEDUDUKAN PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI DALAM HAK UJI MATERI (JUDICIAL REVIEW) PADA HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Antonius Julio Parlindungan,
Published: (2021)

DAMPAK PENENTUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016
by: Jefri Hardi,
Published: (2021)

AKIBAT HUKUM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN TATA CARA PEMBUATAN AKTA Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 967K/Pdt/2010
by: Didik Setyawan,
Published: (2021)

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Marius Gabriel Banurea,
Published: (2022)

RESPON PARTAI POLITIK TERHADAPPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 05/PUU V/2007TENTANG CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA : Studi Kasus Terhadap Partai Golkar dan PDIP Provinsi Jawa Barat
by: Aas Astuti Hakim, -
Published: (2008)

KAJIANHUKUM TENTANG SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK OLEH NOTARIS DI INDONESIA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS
by: Supapri Situmorang, -
Published: (2015)

YURIDIKSI PERADILAN AGAMA TERHADAP AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KARENA SALAH SATU BERPINDAH AGAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 431/K/AG/2011)
by: Kharizma Consuillah, -
Published: (2014)

POLITIK HUKUM REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DIDASARKAN PADA JUDICIAL REFORM INDEX
by: Denethia Sausan,
Published: (2021)

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERHADAP EKSEKUSI SEPIHAK OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi kasus Pasca Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021)
by: Grezilia Latuihamllo,
Published: (2022)

PENAMBAHAN KEWENANGAN CONSTITUTIONAL QUESTION KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
by: Yossita Nora Sima Purba, -
Published: (2019)

AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA(Studi Kasus PutusanMahkamahAgung Nomor: 645k/PDT.SUS.PHI/2014)
by: Ade Rama Setiawan, -
Published: (2016)

Pelaksanaan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi: MPD Kota Surakarta)
by: Kurniawan, Yonart Nanda Dedy
Published: (2013)

TINJAUAN YURIDIS FORMASI JABATAN NOTARIS DI KOTA DEPOK
by: Dameria Manurung, -
Published: (2013)